The Problem of Interpreting the Defense of Compulsory (Noodweer and the Defense of Compulsory Exceeding the Limits (Noodweer Excess) in the Indonesian Criminal Legal System
DOI:
https://doi.org/10.59188/eduvest.v6i3.52391Keywords:
Noodweer, Noodweer Exces, Criminal, Interpretation, LimitationAbstract
The legislation contains several articles that seem ambiguous and even unclear in their intent, requiring further interpretation. This study aims to analyze noodweer and noodweer excess in the Indonesian criminal law system and the limits in the use of noodweer and noodweer excess in the Indonesian criminal system. This research is a type of normative juridical research, with data sourced from primary and secondary sources. Data were collected through literature studies and analyzed using deductive methods. The results of this study describe the emergence of a sense of injustice in society; legal certainty becomes unclear and disrupts the realization of legal objectives, and the risk of human rights violations arises. This is caused by the deep disparity in the imposition of sanctions on similar cases, both in the charges and the positioning of the case. As for the limitations in the use of noodweer and noodweer excess in the Indonesian criminal system, it is the formulation of a single limitation in understanding what the limits of noodweer and noodweer excess are, departing from the elements in Article 49 paragraph (1) and paragraph (2) of the Colonial Criminal Code and Articles 34 and 43 of the National Criminal Code. These criteria can be achieved through the revision of legislation or the preparation of Sentencing Guidelines or Sema (Supreme Court Circular Letter).
References
Ardata, Achmad Eka Yougi, Arfan Kaimuddin, Dan Pinastika Prajna Paramita. “Penerapan Noodweer Excess Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/Pn.Jmr Dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/Pn.Enr).” Jurnal Dinamika Hukum 27, No. 15 (2021): 2198–2216.
Aziz, Kholid Abdul. “Penerapan Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2107/Pdt.G/2016/Pa.Tng).” In Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
BBC News Indonesia.com. (n.d.). Korban begal jadi tersangka kasusnya dihentikan, polisi diminta 'akui kalau ada kesalahan' dan buat pedoman baru kapan membela diri dibenarkan. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia. (n.d.). Pembelaan terpaksa (noodweer ) apakah bisa dipidana? Diakses dari https://djkn.kemenkeu.go.id
Farhan, F. E. B. Penerapan asas pembelaan terpaksa (Noodweer ) dalam hukum pidana . Universitas Bhara Jaya, (2016) .
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
Hukumonline.com. (n.d.). Arti noodweer ecess dalam hukum pidana. Diakses dari https://www.hukumonline.com
Hukumonline.com. (n.d.). Disparitas putusan hakim dalam peradilan pidana. Diakses dari https://www.hukumonline.com
Ibrahim, Jhony. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
Kompasiana.com. (n.d.). Pembela diri dari percobaan pemerkosaan, seorang remaja jadi tersangka, kok bisa? Diakses dari https://www.kompasiana.com
Krisna, Liza Agnesta. “Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntut Pidana.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 2, No. 1 (2016): 114–125.
Kristanto, Kiki, Setiawan Noerdajasaktib, Satriya Nugrahaa, Fransiscoa, Dan Undang Mugopalc. “Pidana Mati Dan Hak Hidup Sebagai Non Derogable Rights Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum.” Morality: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No. 1 (2024): 129–141.
Latubara, Guntur, Dan Frans Simangunsong. “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Sistem Peradilan Hukum Di Indonesia Terkait Penganiayan Berat.” Jurnal Sosialita 2, No. Vol. 2 (2023): 1–11.
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media Group.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Ed. 8. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008.
Monintja, Mick Olaf. “Analisis Mengenai Noodweer Sebagai Dasar Pembelaan Pidana Yang Sah.” In Skripsi. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2010.
Mustika, Tria Putri, Charlina Charlina, Dan Mangatur Sinaga. “Ambiguitas Dalam Uu Ri Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (2016): 1–9. Https://Www.Neliti.Com/Id/Publications/201523/Ambiguitas-Dalam-Uu-Ri-Nomor-39-Tahun-1999-Tentang-Hak-Asasi-Manusia.
Nicholas, M., Panjaitan, P. I., & Saragih, R. (2023). Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Hukum tora, 9(Special Issue), 202-215.
Rachmawati. (2024, Mei 15). Duduk perkara pria di Jambi jadi tersangka usai bunuh begal, bela sang adik yang dipukuli, kini dibebaskan. Kompas.com. Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2024/05/15/060700878/duduk-perkara-pria-di-jambi-jadi-tersangka-usai-bunuh-begal-bela-sang-adik?page=all
Refin, F. R. Dasar hukum pembelaan terpaksa (Noodweer ) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer exces). Jurnal Fundamental Justice, 4(2), (2023), 141-156.
Republik Indonesia. (2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 34 dan Pasal 43. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
Republik Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat 1 dan 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1915 No. 732.
Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Sudaryanto, Agus. “Tugas Dan Peran Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (Penafsiran Konstitusi Sebagai Metode Penemuan Hukum).” Jurnal Konstitusi Vol. 1, No. 1 (2012).
Susanti, Dyah Ochtorina, Dan A’an Efendi. “Memahami Teks Undang-Undang Dengan Metode Interpretasi Eksegetikal.” Jurnal Kertha Patrika Vol. 41, No. 2 (2019): 141 – 154.
Wiradipradja, E.Saefullah. Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum. Bandung: Keni Media, 2015.
Sanjaya, D. (2024). Perjalanan kasus Fiki habisi begal, jadi tersangka hingga dibebaskan. Detik.com. Diakses dari https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7340302/perjalanan-kasus-fiki-habisi-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan
Theindonesianinstitute.com. (n.d.). Kasus Mbah Minto Demak: cermin ketidakadilan hukum di negara hukum. Diakses dari https://www.theindonesianinstitute.com
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nur Saleha, Kiki Kristanto, Hilyatul Asfia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
