Challenges and Opportunities In Government Procurement Law In The Digital Era
DOI:
https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i1.1033Abstract
Procurement of government goods and services is one of the important activities that must be carried out by the government to meet its needs in carrying out its duties and functions. Government procurement of goods and services also plays a role in spurring economic growth and improving community welfare. The aim of this research is to analyze the legal challenges and opportunities for government procurement of goods and services in the digital era. This research uses normative juridical research methods. The data collection technique used in this research is literature study. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The research results show that the digital era has brought changes and new challenges in the procurement of government goods and services, including cyber security, unclear regulations and competitive inequality. Meanwhile, legal opportunities for government procurement of goods and services in the digital era include efficiency and effectiveness, transparency and accountability, and increased participation.
References
adrian, R., Lituhayu, D., & Djumiarti, T. (2013). Implementasi Pelaksanaan E-Procurement Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Journal Of Public Policy And Management Review, 2(3), 263–272.
Akbar, M. L. (N.D.). Manajemen Perubahan Dalam Peningkatan Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Indonesia.
Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei Pada Pejabat Pengadaan Di Kota Cimahi). Indonesian Accounting Research Journal, 2(3), 237–243.
Habibah, A. F. (2021). Era Masyarakat Informasi Sebagai Dampak Media Baru. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis, 3(2), 350–363.
Kamal, M. (2020). Analisis Politik Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial, 1(2), 1–10.
Kurnia, E. K. A. R. (2023). Optimalisasi Pengadaan Barang Dan Jasa Guna Perawatan Kapal Dengan Metode Pelelangan Di Pt. Pertamina International Shipping. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
Laksana, T. G., & Mulyani, S. (2024). Pengetahuan Dasar Identifikasi Dini Deteksi Serangan Kejahatan Siber Untuk Mencegah Pembobolan Data Perusahaan. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(01), 109–122.
Mulyono, P. E. (2017). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik. Airlangga Development Journal, 1(1), 32–42.
Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2020). Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175–194.
Nainggolan, B. R. M., & Sipahutar, T. R. M. (2022). Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Abdimas Galuh, 4(1), 293–301.
Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice Di Pemerintah Kota Surabaya). Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Issn.
Nurlukman, A. D. (2017). E-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis E-Government Di Indonesia. Journal Of Government And Civil Society, 1(1), 65–79.
Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Jurnal Media Hukum, 24(2), 147–155.
Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia. Jurnal Supremasi, 1–10.
Setiawan, R. (2020). Eksistensi Manusia Di Era Digital Perspektif Filsafat Eksistensialisme Gabriel Marcel. Fakultas Ushuluddin.
Siregar, F. Y. D., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (N.D.). Tanggungjawab Penyedia Jasa Konstruksi Terkait Kegagalan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Usu Law Journal, 7(5), 46–55.
Syafitri, E. R., & Nuryono, W. (2020). Studi Kepustakaan Teori Konseling Dialectical Behavior Therapy. Jurnal Bk Universitas Negeri Surabaya, 11, 53–59.
Wahyudi, J. (2022). Penerapan Prinsip Transpransi Dan Prinsip Akuntabilitas Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Tanggap Darurat Covid-19. Jurist-Diction, 5(6).
Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(1), 98–111.
Yuniarti, D. R., Alfarizy, H. F., Siallagan, Z., & Rizkyanfi, M. W. (2023). Analisis Potensi Dan Strategi Pencegahan Cyber Crim Dalam Sistem Logistik Di Era Digital. Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain (Blogchain), 3(1), 23–32.
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Kelvin Hartanto Winata, Christina Samangun
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
