The Effectiveness Of Criminal Sanctions Imposed On Legal Entities In Law Enforcement In Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i5.1151Keywords:
Implementation, Criminal Sanctions, Legal Entities, Law EnforcementAbstract
In Indonesia, legal entities can be subject to criminal sanctions for violations of the law which are regulated in various laws and regulations. The aim of this research is to investigate the effectiveness of implementing criminal sanctions against legal entities in law enforcement in Indonesia. The research method used is normative legal research. Data will be collected through literature studies, analysis of legal documents, and case studies related to the application of criminal sanctions against legal entities in Indonesia. The collected data will be analyzed qualitatively using a descriptive approach and content analysis. The research results show that the effectiveness of implementing criminal sanctions against legal entities in Indonesia is still low. This is caused by several factors, such as unclear laws and regulations, weaknesses in law enforcement, limited resources. This condition results in injustice for society, especially for victims of criminal acts committed by legal entities.
References
Bawono, A., C. (2011). Apakah Badan Hukum Dapat Dipidana. https://www.hukumonline.com/klinik/a/badan-hukum-cl5940/ diakses tanggal 29 Desember 2011.
Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Media Bhakti.
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.
HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 1(1), 57–68.
KRISNAWAN, K. (2022). TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN PERKEBUNAN PASCA TRANSFORMASI TAHUN 2019. Politeknik LPP Yogyakarta.
Listyowati, N. (2015). Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum. E-Jurnal Spirit Pro Patria, 1(2).
Memah, K. S. R. (2023). KETENTUAN PIDANA BAGI BADAN HUKUM APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. LEX ADMINISTRATUM, 12(1).
MUSTHOFA, S. (2018). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERHENTIAN PENGURUS YAYASAN OLEH PEMBINA YAYASAN DI KOTA MAGELANG (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt. G/2016/PN. Mgg). Universitas Islam Indonesia.
Pardede, M. (2020). Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(3), 335–362.
Prananingrum, D. H. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 73–92.
Prasetyo, A. (2021). Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum. Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, 5(1), 39–54.
Puspasari, A. (2016). SANKSI PIDANA BAGI BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN. Jurnal Solusi, 12(III), 340–356.
Rinaldi, F. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan. Jurnal Hukum Respublica, 21(2), 179–188.
Rohi, G. M. E., Sugiartha, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan. Jurnal Analogi Hukum, 4(3), 226–231.
Shanty, L. (2017). Aspek teori hukum dalam KEJAHATAN KORPORASI. PALAR (Pakuan Law Review), 3(1).
Sulaiman, E. (2016). Problematika penegakan hukum di Indonesia. Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2(1), 63–77.
Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Administrative Law and Governance Journal, 2(1), 126–142.
Theresia, E. (2022). Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (CV) Di Indonesia. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 114–124.
Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Ensiklopedia Social Review, 1(3), 306–313.
Wangga, M. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum dalam tindak pidana korupsi. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 4(2), 255–278.
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Ida Bagus Bayu Brahmantya
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
